Tampilkan postingan dengan label BERITA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BERITA. Tampilkan semua postingan

Minggu, 29 Maret 2020

Agar Pembelajaran Jarak Jauh Berfokus Pada Kebutuhan Murid

Agar Pembelajaran Jarak Jauh Berfokus Pada Kebutuhan Murid
Kemendikbud telah mengimbau para guru agar dapat menghadirkan belajar yang menyenangkan dari rumah bagi murid.



WAHANA INFO PENDIDIKAN || Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama libur sekolah mencegah penularan virus corona atau covid-19 memberi tantangan sendiri bagi para guru. Guru dituntut kreatif dalam memberikan pembelajaran, sehingga murid tak hanya mengerjakan tugas akademis, melainkan juga melakukan kegiatan menyenangkan agar keinginan belajar para murid tetap tinggi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengimbau para guru agar dapat menghadirkan belajar yang menyenangkan dari rumah bagi murid. Namun, memberikan pembelajaran jarak jauh untuk murid secara kreatif sehingga menyenangkan murid tentu bukan perkara mudah bagi sebagian guru. Untuk menyiapkan materi terbaik butuh kerja sama dari berbagai pihak.


Yang wahanainfopendidikan.blogspot.com kutip dari Kompas, ini sejumlah langkah awal yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan murid, yakni:

1. Lakukan pengumpulan informasi terlebih dahulu mengenai kesiapan orangtua.

2. Sediakan waktu berbincang bebas dengan orangtua dan murid.

3. Memperkirakan durasi pengerjaan tugas yang akan diberikan.

4. Membangun kesepakatan dengan orangtua.

5. Menyiapkan aktivitas dan tugas belajar yang memadukan tujuan kurikulum, minat murid dan isu yang sedang hangat dibicarakan.

Tak Semua Guru Siap Terapkan 'Sekolah Di Rumah'

Kebijakan yang dikeluarkan secara mendadak ini membuat tidak semua sekolah siap untuk menerapkan metode pembelajaran jarak jauh. Irvan, salah seorang guru SD di Kota Bandung menilai sistem pembelajaran daring ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama di kalangan guru sekolah dasar yang belum terbiasa dengan metode ini.

"Materi apa yang bisa diajarkan di rumah tanpa membebani orangtua yang seharusnya kewajiban guru mengajarkan di kelas? Jam berapa mereka belajar sementara ada yang kedua orangtuanya bekerja? Bagaimana dengan kuotanya? Siapa yang menanggung?" kata Irvan yang wahanainfopendidikan.blogspot.com kutip dari BCC (26/03/20).

Pelaksanaan instruksi untuk menghapus kegiatan tatap muka di sekolah juga masih terbilang gagap. Salah satu penyebabnya adalah fasilitas yang tidak merata. Sejumlah anak dan orang tua murid di Aceh menganggap langkah belajar melalui daring tidak efisien lantaran tidak adanya fasilitas yang memadai di tiap rumah. Kesimpangsiuran mengenai informasi ini juga menjadi kendala.


#BERITA #FEATURED #GURU 

Tips Belajar Mandiri di Rumah Selama Libur Karena Corona

Tips Belajar Mandiri di Rumah Selama Libur Karena Corona
Mendampingi anak belajar di rumah memang butuh strategi agar kegiatan belajar di rumah menyenangkan

WAHANA INFO PENDIDIKAN | Untuk menekan penyebaran virus corona di Indonesia, sekolah diliburkan dan kegiatan belajar mengajar dipindahkan sementara ke rumah. Sebagai orang tua, Anda harus paham bahwa ditutupnya sekolah bukan berarti anak bebas di rumah. Pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait untuk memastikan pembelajaran jarak jauh tetap bisa dilakukan. Beberapa sekolah tetap mengadakan kegiatan belajar mengajar secara online atau memberi penugasan.
Tips Dampingi Anak Belajar Mandiri di Rumah

1. Lakukan kebiasaan sekolah di rumah

Meskipun anak berada di rumah, Anda tetap harus melakukan kebiasaan yang selalu diterapkan saat bersekolah. Misalnya, anak harus bangun jam 6 pagi, mandi dan sarapan. Setelah itu, barulah Anda minta anak untuk belajar hingga waktu istirahat tiba. Contohnya, jam 10 dan jam 12, Anda bisa memberikan waktu istirahat selama 15-20 menit. Ini penting untuk merelaksasi pikiran dan membuat anak kembali fokus. Demikian juga bila sudah waktunya untuk selesai belajar, hentikan kegiatan belajar. Ini membuat anak tetap disiplin meskipun ada di rumah.

2. Buat jadwal dan cek tugas dari guru

Ingatkan anak, meski mereka berada di rumah, bukan berarti mereka bisa bersantai dan bermain sepanjang hari. Anak juga memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan yaitu tugas sekolah. Untuk ini, jangan lupa untuk memastikan dengan anak tugas apa saja yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Bersama dengan anak, buat jadwal untuk menyelesaikan tugas sekolah tersebut. Pastikan anak untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan tepat waktu. 

3. Temani dan bimbing anak

Ada sekolah yang menerapkan belajar online atau melakukan video conference dengan guru. Tapi bagi anak yang tidak mendapatkan hal ini, tentu perlu ada pendampingan dalam belajar. Anda bisa berlaku sebagai guru dengan mengajari anak agar ia mengerti tentang materi yang sedang dipelajari. Mendampingi anak belajar di rumah mungkin butuh kesabaran. Sehingga, jangan ragu untuk meminta bantuan ayah bila mengalami kesulitan.


4. Hubungi guru bila mengalami kesulitan

Pastikan Anda selalu berhubungan dengan guru. Dengan ini Anda selalu mendapatkan informasi mengenai pelajaran atau tugas yang harus diselesaikan. Selain itu, jika menemukan kesulitan dengan materi pelajaran atau dengan anak, Anda dapat berkonsultasi dengan guru bagaimana cara mengatasinya. Sebelumnya, Anda harus menyamakan ekspektasi dengan guru. Misalnya, target belajar apa yang harus dicapai anak saat belajar di rumah atau tugas-tugas apa yang perlu diselesaikan anak saat ia tidak bersekolah.

5. Ciptakan ruang belajar yang kondusif

Tentukan tempat belajar khusus di rumah dan pastikan agar anak selalu belajar di tempat tersebut. Jangan sekali-kali membiarkan anak melakukannya di luar meja belajar. Misalnya di atas kasur atau di depan televisi. Sebab, konsentrasi anak anak terganggu dan cenderung ingin bermalasan. Dengan membiasakan anak belajar di meja belajar, anak dapat selalu fokus pada pelajarannya. Pilih ruangan yang tenang untuk menghindari potensi gangguan agar anak dapat tetap fokus. Selain itu, suasana tenang juga sangat penting untuk kelancaran proses belajar di rumah.

6. Belajar dengan Kegiatan yang Kreatif 

Belajar bukan hanya tentang mata pelajaran, tetapi bisa tentang apa saja yang membantu agar anak memahami suatu ilmu. Maksudnya, Anda dapat mengembangkan keterampilan anak tanpa memberikannya buku sekolah. Berada di rumah bisa jadi kesempatan Anda untuk membuat kegiatan yang menyenangkan bersama anak di rumah. Misalnya, meminta anak untuk mengulas film edukasi yang telah ditonton bersama dengan Anda, belajar bermasak bersama, atau membuat prakarya yang menarik. 

7. Evaluasi kesulitan yang dialami

Peran orang tua sangat diperlukan untuk memastikan anak tetap belajar meski tidak pergi ke sekolah. Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan belajar di rumah berjalan sesuai jadwal. Jika anak terlambat dalam menyelesaikan tugas, cari tahu apa penyebabnya. Diskusikan dengan anak apa kesulitannya dan apakah anak memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Mendampingi anak belajar di rumah memang butuh strategi agar kegiatan belajar di rumah menyenangkan.

Yang terpenting, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan di rumah. Bicarakan pada anak kondisi yang terjadi sekarang, terutama alasan kenapa ia tidak pergi sekolah. Hal itu penting agar anak bisa memahami keadaan yang terjadi, sehingga mereka tetap waspada dengan pandemi virus corona yang terjadi saat ini. 



#BERITA  #FEATURED  #PARENTING 

Jumat, 14 Februari 2020

Layak Tidaknya Guru Honorer Digaji dari Dana BOS Ditentukan Kepala Sekolah

Layak Tidaknya Guru Honorer Digaji dari Dana BOS Ditentukan Kepala Sekolah
Kebijakan ini dilakukan atas masukan dan curahan guru non-PNS maupun PNS terkait upah guru honorer yang tidak layak.


Kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, yakni mentransfer dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) langsung ke rekening sekolah adalah untuk memberikan diskresi kepada kepala sekolah untuk menentukan kebutuhannya masing-masing. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang fokus untuk meningkatkan eksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah dalam menggunakan dana BOS sesuai kebutuhan sekolah.

Mendikbud menilai kepala sekolah merupakan pihak yang paling tahu kebutuhan sekolah serta para siswanya, bukan dinas pendidikan setempat ataupun pemerintah pusat karena jaraknya terlalu jauh untuk masing-masing sekolah. Termasuk masalah gaji guru honorer. Dalam aturan terbaru, gaji guru honorer boleh diambilkan dari dana BOS, maksimal 50 persen.

"Bukan berarti ini pembagian, jangan salah konsep dengan 50 persen dana BOS dialokasikan untuk bayar honorer. Bukan begitu. Kalau dulu dibolehkan sampai dengan 15 persen dan sekarang diperbolehkan sampai dengan 50 persen," kata Nadiem yang www.wahanainfopendidikan.blogspot.com kutip dari JPNN (13/02/20).

Mantan bos Gojek ini menganalogikan, misalnya sekolah di Maluku atau Papua hanya memiliki satu guru PNS yakni kepala sekolahnya, sedangkan sisanya merupakan guru honorer. Situasi ini tentu cukup menyulitkan dalam memenuhi upah tenaga honorer. Padahal, fakta menunjukkan mayoritas pengajar di sekolah-sekolah tersebut adalah guru honorer.

Kebijakan sekolah dapat menggunakan maksimal 50 persen dari dana BOS untuk pembayaran gaji guru honorer ini, menurut Mendikbud diambil karena memeratakan guru tentu memakan waktu. Apalagi, banyak guru honorer dalam situasi seperti itu, yang layak diberikan upah. Hal terkait layak ataupun tidak, tentunya lebih diketahui dan harus dipahami oleh kepala sekolah.

Lihat juga: 

Nadiem mengatakan, jika dana BOS diharuskan untuk beli buku atau beli komputer saja, belum tentu hal itu yang lebih dibutuhkan oleh setiap sekolah.

Pembayaran gaji guru honorer dengan menggunakan dana BOS bisa dilakukan dengan persyaratan guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019. 

Penyaluran dana BOS akan langsung diberikan oleh Kemenkeu langsung ke rekening sekolah. Proses verikasi data dan penetapan surat keputusan (SK) dilakukan oleh Kemendikbud. Pemerintah telah menaikkan nilai satuan dana BOS bagi setiap peserta didik per tahun. Untuk tingkat SD dari Rp800 ribu menjadi Rp900 ribu. 

Untuk menghargai guru-guru honorer, pemerintah memberikan kelonggaran dalam penggunaan dana BOS. Jika sebelumnya kepala sekolah hanya bisa mengalokasikan 15 persen dana BOS untuk gaji guru honorer, kini jumlahnya ditambah menjadi 50 persen. Nadiem berharap kebijakan pusat ini bukan berarti membuat pemda lepas tangan. Pemda harus juga meningkatkan gaji guru honorer lewat alokasi dana pendidikan 20 persen di APBD.


#BERITA #DANA BOS #FEATURED #KEPALA SEKOLAH 

3 Syarat Guru Honorer Bisa Dapat Gaji 50% Dari Dana BOS

3 Syarat Guru Honorer Bisa Dapat Gaji 50% Dari Dana BOS
Kebijakan ini dilakukan atas masukan dan curahan guru non-PNS maupun PNS terkait upah guru honorer yang tidak layak.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menerbitkan payung hukum terkait teknis baru penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler. Salah satu yang diatur dalam aturan teknis itu adalah alokasi maksimal dana BOS untuk gaji honorer.

Khusus untuk pembayaran gaji untuk guru honorer terdapat ketentuan khusus. Sekolah dapat menggunakan maksimal 50 persen dari dana BOS untuk pembayaran gaji guru honorer. Ini naik dari batas maksimal sebelumnya yakni 15 persen. Menurut Mendikbud, ini sebagai salah satu cara untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer.

"Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Porsinya hingga 50 persen," kata Nadiem.

Namun, batas 50 persen dana BOS untuk gaji guru honorer, tak wajib dibelanjakan semuanya untuk tenaga honorer. Pasalnya ada sejumlah sekolah yang tak punya banyak tenaga honorer karena jumlah guru PNS yang sudah memadai. Maka itu kewenangan pemakaian anggaran ada di tangan kepala sekolah.

Nadiem mengatakan kebijakan ini dilakukan atas masukan dan curahan guru non-PNS maupun PNS terkait upah guru honorer yang tidak layak. Selain untuk guru honorer batas maksimal tersebut juga bisa digunakan untuk upah pegawai di institusi pendidikan lainnya, seperti tenaga tata usaha (TU) atau operator administatif.

Pembayaran gaji guru honorer dengan menggunakan dana BOS bisa dilakukan dengan persyaratan guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang fokus untuk meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah dalam menggunakan dana BOS sesuai kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Namun, ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, Nadiem akan mengubah skema penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah. Dia mengaku menerima banyak laporan sekolah sering terlambat menerima dana BOS. Terlambatnya pencairan praktis mengganggu proses pembelajaran lantaran tidak memiliki dana yang cukup untuk operasional.

“Bahkan ada cerita kepada sekolah maupun guru yang menggadaikan barang pribadinya untuk menalangi biaya operasional. Duduk bersama orang tua murid untuk meminjam uang sebagai biaya operasional. Karena memang tidak ada (uang),” kata Nadiem.

Penyaluran dana BOS akan langsung diberikan oleh Kemenkeu langsung ke rekening sekolah. Proses verifikasi data dan penetapan surat keputusan (SK) dilakukan oleh Kemendikbud. Meski begitu data tetap dari Pemda provinsi maupun kabupaten/kota lewat platform dapodik.

Pemerintah menaikkan nilai satuan dana BOS bagi setiap peserta didik per tahun. Untuk tingkat SD dari Rp800 ribu menjadi Rp900 ribu, SMP dari Rp1 juta menjadi Rp1,1 juta, SMA dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,5 juta. Dengan semakin bertambahnya jumlah dana BOS dan besarnya kebebasan yang diberikan ke pihak sekolah, Nadiem berharap transparansi dan akuntabilitasnya pun harus ditingkatkan.


#BERITA #DANA BOS #HONORER 

5 Tips Menjadi Guru Hebat Dari Guru Honorer Berprestasi

5 Tips Menjadi Guru Hebat Dari Guru Honorer BerprestasiKalau ingin jadi guru, jadikan itu suatu pekerjaan yang menyenangkan, jadikan hobi, jangan jadi sesuatu yang dipaksa.

Jika dulu, guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sebab berkat guru, anak didik menjadi pribadi yang unggul untuk membangun masa depan bangsa. Orang bisa sukses juga karena sekolah dan mendapat ilmu dari guru.

Kini, menjadi seorang guru adalah pilihan yang memang butuh "passion". Jika tidak, maka akan menderita dengan berbagai lika-liku kehidupan seorang tenaga pendidik. Dulu, guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sebab berkat guru, anak didik menjadi pribadi yang unggul untuk membangun masa depan bangsa. Orang bisa sukses juga karena sekolah dan mendapat ilmu dari guru.

Seperti Rahmawati, M.Pd, alumni Jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Jakarta Angkatan 1991 (kini Universitas Negeri Jakarta/ UNJ) meski masih berstatus guru honorer, Ia ingin menjadi guru seutuhnya. Juara 1 Inobel (inovasi pembelajaran) tingkat nasioanl ini berkali-kali menjadi narasumber seminar nasional serta internasional.

"Jadi sekarang harus diubah, kalau ingin jadi guru, jadikan itu suatu pekerjaan yang menyenangkan, jadikan hobi, jangan jadi sesuatu yang dipaksa. Karena sesuatu yang dipaksa tidak akan menghasilkan ide yang lebih baik, tidak akan berprestasi. Prestasi itu dihasilkan dari sesuatu yang kita lakukan karena kita senang,” kata Rahmawati.

Lantas, apa saja kunci yang dijalankan Rahmawati hingga berprestasi di tingkat nasional tersebut? Ternyata, dia memiliki teknik mengajar yang unik. Perempuan yang pada tahun 2014, ia meraih juara I nasional dari Kementerian ESDM untuk kategori The Best Mother School ini membagikan 5 tips agar menjadi guru hebat.

1. Bangga profesi guru 
Hal pertama ialah harus bangga dengan profesi sebagai seorang guru. Jika tidak bangga maka bisa menderita dan merasa lelah. 

2. Bersikap baik pada siswa 
Syarat menjadi guru yang bisa diterima dan tidak dimusuhi oleh para murid, yaitu dengan tidak berkata dan bersikap yang menimbulkan perasaan trauma kepada para siswa-siswi. 

3. Beri contoh baik 
Rahmawati ingin calon guru atau para mahasiswa bisa bersikap profesional. Dia mencontohkan bahwa dirinya tidak datang terlambat di sekolah, maka siswa juga tidak akan datang terlambat.

4. Tanamkan sikap positif
Kalau guru menanamkan sikap positif pada anak maka anak akan melihat positifnya guru. Disisi lain, anak justru akan mengubah diri menjadi motivasi yang lebih positif.

5. Membuka diri belajar dengan siswa 
Para guru sebaiknya lebih mampu membuka diri belajar dengan para muridnya. Pembelajaran ini akan memberikan suatu makna sebagai guru harus sama-sama belajar dengan siswa.

"Jadi jangan malu, sebab sekolah itu memberikan tempat kita bertemu dan berinteraksi, maka budaya belajar lebih mudah terbentuk. Apalagi anak zaman sekarang, kedekatan dengan seorang guru lebih senang sebagai seorang kawan," kata Rahmawati.

#BERITA #HONORER #PEMBELAJARAN KREATIF

Jumat, 04 Oktober 2019

Jangan Sampai Murid Lebih Pintar Dari Gurunya

Jangan Sampai Murid Lebih Pintar Dari Gurunya
Kemampuan guru harus meningkat. Kalau dulu sumber belajar murid ada di guru. Sekarang murid bisa belajar dengan teknologi 

BERITA || Para guru diminta meningkatkan kemampuan bidang TIK (teknologi informasi komunikasi). Jangan sampai murid lebih pintar dari gurunya di bidang teknologi. Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didi Suhardi. 

"Kemampuan guru harus meningkat. Kalau dulu sumber belajar murid ada di guru. Sekarang murid bisa belajar dengan teknologi. Salah satunya lewat Rumah Belajar yang dikembangkan Kemendikbud," kata Didi. 

Saat penyerahan bantuan perangkat sekaligus pembekalan kemampuan TIK untuk guru garis depan (GGD) di Jakarta, Selasa (1/10) itu Didi mengingatkan keberadaan Rumah Belajar harus diwaspadai para guru. Jangan sampai guru tergantikan oleh Rumah Belajar.

"Guru-guru di daerah 3T harus bisa menginspirasi agar kualitas sekolah-sekolah di perdesaan bisa sama seperti di perkotaan. Guru harus melakukan perubahan luar biasa," kata Didi yang wahanainfopendidikan.blogspot.com kutip dari JPNN (05/10/2019). 

Rumah Belajar merupakan salah satu layanan bimbingan belajar (bimbel) secara daring yang disediakan Kemendikbud secara gratis. Di Rumah Belajar, semua orang bisa mengakses berbagai materi pembelajaran. Rumah Belajar yang dapat diakses dengan domain belajar.kemdikbud.go.id, terdapat 8 fitur utama seperti Sumber Belajar, Buku Sekolah Elektronik, Bank Soal, Laboratorium Maya, Peta Budaya, Wahana Jelajah Angkasa, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dan Kelas Maya. 

Untuk bahan belajar, Rumah Belajar tidak hanya menyediakan dalam format yang monoton, tetapi juga bersifat interaktif dengan bantuan media pendukung seperti gambar, video, animasi, dan sebagainya. Semua materi pembelajaran yang terdapat di Rumah Belajar berasal dari Kemendikbud. 

Lihat juga: Les Semestinya Tidak Ada, Itu Tanggung Jawab Guru 

Semua materi ini bebas diakses dan diunduh oleh siapa pun tanpa perlu melakukan registrasi. Dengan demikian, materi yang tersedia di laman online bisa tetap diakses secara offline jika tidak memiliki jaringan internet yang mendukung. 

Salah satu tujuan program Rumah Belajar dari Kemendikbud adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengajar untuk beradaptasi dengan teknologi sehingga proses belajar-mengajar bisa berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. 


Senin, 02 September 2019

Inilah Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020
Pada tahun 2020 akan ada 16 Hari Libur Nasional dan 4 hari Cuti Bersama. Berikut jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama di tahun 2020. 

Pada tahun 2020 akan ada 16 Hari Libur Nasional dan 4 hari Cuti Bersama. Adapun jumlah hari libur ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020. 

SKB itu telah ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Syafruddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Kantor Kemenko PMK Jakarta pada Selasa (27/8/2019). 

Ditetapkannya hari libur tersebut mengacu pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta. 

Berikut jadwal 16 hari Libur Nasional di tahun 2020: 

1. Januari, Tahun Baru 2020 Masehi
2. 25 Januari, Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili 
3. 22 Maret, Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 
4. 25 Maret, Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942 
5. 10 April, Wafat Isa Al Masih 
6. 1 Mei, Hari Buruh Internasional 
7. 7 Mei, Hari Raya Waisak 2564 
8. 21 Mei, Kenaikan Isa Al Masih 
9. 24-25 Mei, Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah 
10. 1 Juni, Hari Lahir Pancasila 
11. 31 Juli, Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah 
12. 17 Agustus, Hari Kemerdekaan RI 
13. 20 Agustus, Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah 
14. 29 Oktober, Maulid Nabi Muhammad SAW 
15. 25 Desember, Hari Raya Natal 

Sementara, dalam SKB itu juga disebutkan bahwa di tahun 2020, ada empat hari cuti bersama, yakni 3 hari cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dan 1 hari cuti bersama Hari Raya Natal. 

Untuk cuti bersama Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 22, 26, dan 27 Mei (Hari Jumat, Selasa, dan Rabu). Kemudian, untuk cuti bersama Hari Raya Natal jatuh pada tanggal 24 Desember (Hari Kamis).  

Lihat juga : Cara Mengajar di Kelas yang Muridnya Luar Biasa Nakal

Kesepakatan Libur Nasional dan Cuti Bersama di tahun 2020 ini mempertimbangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara; Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keppres 251/1967 tentang Hari Libur Nasional yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Keppres No.10 Tahun 1971; dan Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. 


Rabu, 27 Februari 2019

Kacau, Pendidikan Dasar Kita Lebih Banyak Akademiknya Daripada Nilai Budi Pekerti

Kacau, Pendidikan Dasar Kita Lebih Banyak Akademiknya Daripada Nilai Budi Pekerti
Pendidikan dasar di negeri ini harus dibenahi dengan menekankan pendidikan karakter. 

BERITA | Pendidikan dasar seharusnya menempatkan pendidikan karakter sebagai titik tekan. Di tingkat pendidikan dasar yang diperlukan adalah mengajarkan nilai-nilai integritas yang didalamnya mengandung kejujuran, bertanggung jawab, konsisten, nilai-nilai kemandirian, dan nilai-nilai persatuan yang mengajarkan toleransi, hormat menghormati, sopan santun kepada yang lebih tua. 

"Pendidikan nilai-nilai inilah sebenarnya yang akan membekali orang untuk menghadapi dunia nyata, apa yang sering juga disebut sebagai life skills," kata Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Profesor Hamdi Muluk yang wahanainfopendidikan.blogspot.com kutip dari Republika (27/02).

Menurutnya, setelah nilai-nilai itu tertanam dengan baik dan menghasilkan karakter yang kuat maka anak baru mulai diajari menguasai keterampilan skolastik seperti membaca, berhitung, berbahasa, dan ilmu pengetahuan. Bukan justru sebaliknya. Pendidikan dasar di negeri ini harus dibenahi dengan menekankan pendidikan karakter. 

"Sistem pendidikan dasar kita ini agak kacau. PAUD, TK, dan SD lebih banyak muatan akademiknya ketimbang pendidikan nilai-nilai budi pekerti," kata Hamdi. 

Dengan pendidikan dasar seperti sekarang, tak mengherankan muncul berbagai tindakan tak pantas dari anak sekolah seperti tawuran, bullying, hingga melakukan kekerasan kepada guru. Hal itu diperparah dengan pengaruh lingkungan dan ketiadaan teladan dari tokoh-tokoh yang semestinya memberikan contoh yang baik. 


Oleh karena itu, selain pembenahan pendidikan dasar juga perlu diperkuat pendidikan karakter bagi generasi muda. Ia berharap pendidikan agama lebih mencerahkan anak-anak untuk menghargai kehidupan yang lebih demoktaris, toleran, hormat menghormati, rahmatan lil alamin. Bukan malah dikasih doktrin kaku halal atau haram, kafir, sesat, dan sebagainya. 

"Ini supaya anak-anak tidak tumbuh dengan fanatisme agama yang ekstrem karena ini yang menjadi bibit-bibit radikal teroris di masa depan. Guru-guru agama juga perlu ditatar ulang agar dapat mengajarkan kepada muridnya nilai-nilai agama yang santun dan menghargai antarumat," kata anggota kelompok ahli BNPT ini. 


Kamis, 24 Januari 2019

NISN Dihapus, Identitas Siswa Diganti dengan NIK

NISN Dihapus, Identitas Siswa Diganti dengan NIK
NIK yang menjadi pengganti NISN, memuat data-data siswa secara lengkap.

BERITA | Nomer Induk Siswa Nasional (NISN) sebagai identitas pelajar di seluruh jenjang pendidikan segera dihapus dan digantikan dengan Nomer Induk Kependudukan (NIK). Hal ini merupakan dampak dari akan diintegrasikannya Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Usai pertemuan dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menjelaskan integrasi ini diharapkan dapat mendukung kebijakan sistem zonasi yang diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan ini akan mulai berlaku pada PPDB tahun ajaran 2019/2020.

"Jika dulu orangtua datang untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah, dengan dukungan aparat Kemendagri ini nantinya diharapkan justru sekolah bersama aparat desa dan aparat kelurahan yang jemput bola mendata anak ini akan masuk ke sekolah mana. Siswa sudah ditetapkan pemerintah, termasuk ke sekolah ngeri," kata Muhadjir.


Masa transisi sistem baru tersebut diyakini tidak memerlukan waktu yang lama. Mengingat setiap sekolah sudah memiliki data lengkap mengenai peserta didiknya. Mulai dari alamat sekolah, alamat tinggal hingga data keluarga sudah ada. Menurut Mendikbud, secara teknis tidak ada kesulitan lagi, hanya perlu menyepadankan data.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zidan Arif Fakrulloh mengimbau agar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota dapat menerapkan sistem tersebut. Mengingat sudah menjadi garis kebijakan nasional. 

"Urusan pendidikan itu penanggung jawab akhirnya Pak Menteri Pendidikan bukan Bupati atau Walikota. Bupati/Walikota sebagai penyelanggara pendukung harus taat asas dengan program nasional," kata Zidan yang wahanainfopendidikan.blogspot.com kutip dari Medcom (24/01/19).

Ke depannya, jika ada yang kedapatan tidak melaksanakan program tersebut, pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi. Sebelum kebijakan tersebut diterapkan, rencananya akan dilakukan sosialisasi, hingga pemahamannya akan sama dan jelas pada setiap pemangku kepentingan publik. 

Manfaat Pengunaan NIK Sebagai Identitas Siswa
Sistem identitas baru siswa menggunakan NIK dapat memastikan seluruh anak di Indonesia dapat mengenyam pendidikan 12 tahun. Sistem ini dapat memantau perkembangan siswa di setiap jenjang. Karena ke depan, NIK juga memuat database tingkat pendidikan yang sedang ditempuh. Sehingga dapat melacak keberadaan siswa putus sekolah dengan lebih cepat dan tepat sasaran. 

"Kalau nanti dia putus sekolah di kelas lima, Pak Menteri (Mendikbud) dapat memerintahkan dinas dan dirjennya. Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengutus Bupati, Walikota, melihat anak ini putus sekolah karena apa, kalau tidak punya biaya urus beasiswanya dari APBN bisa dari APBD bisa," kata Zidan.

Selain itu, Mendikbud menambahkan dengan sistem tersebut, juga berdampak pada perananan pendidikan nonformal di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD Dikmas) yang menjadi penting. Lantaran anak putus sekolah yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal dapat didorong pada pendidikan nonformal.


Penggunaan NIK sebagai identitas siswa-siswi, dapat mewujudkan peta bakat anak Indonesia. Hal tersebut nantinya dilakukan oleh satuan tugas (satgas) PPDB yang terdiri dari Kemendikbud dan Kemendagri. NIK yang menjadi pengganti NISN, memuat data-data siswa secara lengkap. Tidak terkecuali dari bakat akademik maupun nonakademik.

Sistem ini dipastikan dapat dijangkau oleh seluruh siswa-siswi, baik yang berada di tengah kota maupun di wilayah yang sulit dijangkau. Nantinya dalam pendaataan lebih lanjut ke beberapa daerah, akan ditemukan data-data baru. Adanya timbal balik yang saling menguntungkan dalam menjalankan pemerintahan. 

Baca juga : 
wahanainfopendidikan.blogspot.com | 24 Januari 2019 

50.000 Guru Honorer Akan Diangkat Setara PNS

50.000 Guru Honorer Akan Diangkat Setara PNS
Diutamakan guru honorer untuk bisa mengisi posisi setara PNS.

BERITA | Pemerintah segera membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Total formasi yang dibuka untuk tahun ini sekitar 150.000 untuk jadi setara PNS. Diutamakan guru honorer untuk bisa mengisi posisi setara PNS. Saat ini telah dilakukan verifikasi terhadap 152.000 guru honorer untuk ikut seleksi tersebut.

Menteri PAN-RB Syafruddin mengatakan dari jumlah guru honorer, sudah diverifikasi jumlahnya 152.000 yang memenuhi syarat harus S1 tersebut, pemerintah menargetkan bisa mengangkat 50.000 guru honorer menjadi PPPK. Anggaran penyediaan pegawai setara PNS ini menjadi tanggung jawab pihak pemerintah daerah (Pemda).

"Tinggal 71.000, mudah-mudahan bisa direkrut 50.000. Ini aturan semua masih bisa dirubah, UU (Undang-Undang) saja bisa diamandemen," kata Syafruddin yang wahanainfopendidikan.blogspot.com kutip dari detikcom (22/01/19).

Formasi yang diprioritaskan dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer yang tidak lolos seleksi CPNS karena terkendala usia. Rencananya seleksi bakal dimulai pekan pertama Februari 2019. Seleksi ini tidak serumit seleksi CPNS.

Untuk diketahui, PPPK merupakan pegawai setara dengan PNS. Berdasarkan Pasal 38 PP Nomor 49 Tahun 2018, PPPK diberikan gaji dan juga tunjangan. Gaji dan tunjangan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.
Selain itu, pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

Setiap PPPK juga berhak mendapatkan cuti. Jenis cuti yang didapat di antaranya cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti bersama. PPPK yang telah bekerja paling sedikit satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.


PPPK juga diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan dalam rangka pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah. 

Namun PPPK memiliki keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi karena prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.

Adapun masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPPK. 

Baca juga :